Banda Aceh, 11/12 (Antara) - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memberhentikan 17 ketua bersama anggota panitia pemungutan suara (PPS) di sejumlah desa karena tidak berkerja.
"Ada 17 orang yang diberhentikan, karena dari hasil evaluasi bersama seluruh komisioner, mereka tidak berkerja sebagaimana yang diharapkan," kata ketua KIP Aceh Barat Bahagia Idris di Meulaboh, Kamis.
Ia menjelaskan, seluruh anggota PPS yang diberhentikan tersebut sudah digantikan dengan jumlah yang sama dan berasal dari desa yang sama melalui mekanisme dan aturan berlaku di lembaga itu.
Ia menjelaskan, pemberhentian secara terhormat tersebut berkaitan dengan laporan pendataan daftar pemilih tetap (DPT) di 321 desa dalam 12 kecamatan di Aceh Barat yang sebagiannya tidak lengkap dan benar.
Dari total 122.392 DPT Aceh Barat laporan PPS, 3.704 diantaranya tidak lengkap nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kepala keluarga (NKK), akhirnya 1.594 diusulkan jadi pemilih khusus.
"Selama ini yang mendata dan menyerahkan kepada KIP sumbernya adalah PPS karena mereka yang mendata langsung ke rumah warga, dan ternyata dari hasil evaluasi kita melihat data yang tidak sempurna," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk pemantapan para PPS ini KIP sudah melakukan beberapa kali pertemuan sekaligus evaluasi kinerja petugas lapangan, sehingga data yang diberikan mereka untuk penyempurnaan lebih objektif.
Bahagia mengakui, sebagian dari petugas yang diberhentikan tersebut tidak berkerja sama, namun hanya mengharapkan pengumpulan data oleh ketua regu sehingga apa yang dilaporkan tidak seperti yang diharapkan.
Karena itu, komisioner KIP Aceh Barat memutuskan untuk mengantikan ke-17 PPS tersebut sebagai pelajaran juga bagi anggota lainnya untuk dapat berkerja maksimal sehingga melaporkan data yang benar serta objektif.
"Banyak dari mereka tidak berkerja, tapi hanya mengharap kerja satu orang ketua, harusnya mereka dilapangan berkerja secara tim di masing-masing desa untuk mendata masyarakat sebagai peserta pemilu," katanya menambahkan. (Heru)
"Ada 17 orang yang diberhentikan, karena dari hasil evaluasi bersama seluruh komisioner, mereka tidak berkerja sebagaimana yang diharapkan," kata ketua KIP Aceh Barat Bahagia Idris di Meulaboh, Kamis.
Ia menjelaskan, seluruh anggota PPS yang diberhentikan tersebut sudah digantikan dengan jumlah yang sama dan berasal dari desa yang sama melalui mekanisme dan aturan berlaku di lembaga itu.
Ia menjelaskan, pemberhentian secara terhormat tersebut berkaitan dengan laporan pendataan daftar pemilih tetap (DPT) di 321 desa dalam 12 kecamatan di Aceh Barat yang sebagiannya tidak lengkap dan benar.
Dari total 122.392 DPT Aceh Barat laporan PPS, 3.704 diantaranya tidak lengkap nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kepala keluarga (NKK), akhirnya 1.594 diusulkan jadi pemilih khusus.
"Selama ini yang mendata dan menyerahkan kepada KIP sumbernya adalah PPS karena mereka yang mendata langsung ke rumah warga, dan ternyata dari hasil evaluasi kita melihat data yang tidak sempurna," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk pemantapan para PPS ini KIP sudah melakukan beberapa kali pertemuan sekaligus evaluasi kinerja petugas lapangan, sehingga data yang diberikan mereka untuk penyempurnaan lebih objektif.
Bahagia mengakui, sebagian dari petugas yang diberhentikan tersebut tidak berkerja sama, namun hanya mengharapkan pengumpulan data oleh ketua regu sehingga apa yang dilaporkan tidak seperti yang diharapkan.
Karena itu, komisioner KIP Aceh Barat memutuskan untuk mengantikan ke-17 PPS tersebut sebagai pelajaran juga bagi anggota lainnya untuk dapat berkerja maksimal sehingga melaporkan data yang benar serta objektif.
"Banyak dari mereka tidak berkerja, tapi hanya mengharap kerja satu orang ketua, harusnya mereka dilapangan berkerja secara tim di masing-masing desa untuk mendata masyarakat sebagai peserta pemilu," katanya menambahkan. (Heru)
