"Saya memandang kita perlu merevitalisasi seluruh pranata peradaban Aceh dan menjadikannya sebagai bagian dari peradaban Indonesia dan dunia," kata malik Mahmud dalam pidato perdananya sebagai Wali Nanggroe Aceh di gedung DPRA di Banda Aceh, Senin.
Malik Mahmud Al-Haytar mengukuhkan diri sebagai Wali Nanggroe Aceh di depan rapat paripurna istimewa DPRA pada Senin (16/12). Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPRA Hasbi Abdullah bertindak sebagai saksi pengukuhan Wali Nanggroe Aceh ke-9.
Sebab, menurut Wali Nanggroe tidak ada artinya status kekhususan dan keistimewaan Aceh jika pranata peradaban di provinsi ini tidak lagi berfungsi sebagai pilar pembangunan Aceh.
"Akan hilang maknanya kebebasan, perdamaian dan kemartaban serta peradaban sebuah bangsa, jika kita tidak saling percaya dan menghormati atas nilai-nilai perdaban kita serta menjadikannya sebagai landasan dan ciri-ciri khas tamadun Aceh," kata mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lama berdomisili di luar negeri itu.
Malik Mahmud juga menyebutkan tiga tantangan besar kedepan dalam mengurangi kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan kesenjangan antara wilayah yang perlu segera ditemukan resolusinya dalam membangun Aceh secara utuh berbasiskan nila-nilai peradaban daerah ini.
Pertama, bagaimana semua pihak berdaya menghadapi ancaman global atas perdamaian dunia yang berdampak pada keberlanjutan perdamaian Aceh.
Kedua, bagaimana bisa merespon ancaman liberalisasi kebudayaan. Dan ketiga yakni bagaimana juga harus merespon ancaman sekaligus meraih peluang leberalisasi ekonomi yang ditandai dengan lonjakan harga pangan dan energi yang terus meningkat secara cepat.
"Dalam pandangan saya, perlunya kita melakukan terobosan dan atau perubahan secara fundamental yang dimulai dari bangku sekolah/madrasah sejak usia dini hingga perguruan tinggi atau dalam bahasa lainnya kita perlu melakukan revolusi pendidikan.Sejalan dengan proses transformasi pengetahuan yang saat ini sedang berjalan di Aceh," katanya menjelaskan.
Berdasarkan pandangannya, Malik Mahmud mengatakan perlunya revolusi pendidikan itu karena pada hakekatnya pendidikan itu adalah membebaskan seseorang untuk berinovasi dan berkreativitas sesuai dengan potensi atau keunggulan yang dimilikinya.
Kemudian, kata dia nantinya pendidikan tidak semata-mata untuk mempersiapkan seseorang menjadi pegawai pemerintah, melainkan anak-anak Aceh yang sejak usia dini sampai perguruan tinggi sudah dididik berdaya dalam menumbuhkan budaya inovasi kreatifitas dalam mengelola sumbertdaya alam.(Azhari)
