Bogor, 10/12 (Antara) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para gubernur dan pimpinan kementerian atau lembaga negara non-kementerian untuk berkonsultasi dengan lembaga berwenang bila ada keraguan penggunaan anggaran sehingga seluruh rencana kerja bisa dilaksanakan dengan baik.
"Filosofi kita adalah mencegah bukan menjebak. Saya ingin negara kita semakin tertib dan sistem bersih. Pemberantasan korupsi perlu dilaksanakan dengan tepat agar tidak ada akses yang tidak perlu," kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada para Gubernur dari 34 Provinsi, kementerian dan lembaga negara non-kementerian di Istana Bogor, Selasa.
Presiden mengatakan bila para pimpinan daerah dan kementerian atau lembaga negara non kementerian merasa ragu mengenai penggunaan anggaran segera dicari penyelesaiannya termasuk konsultasi dengan instansi terkait seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Bila ada masalah segera cari solusi dan lembaga seperti BPKP dan lembaga lain memberikan asistensi," tegasnya.
Sebelum menyerahkan DIPA, Presiden sejak pukul 10.00 WIB hingga menjelang acara penyerahan DIPA melakukan dialog dengan para Gubernur mengenai permasalahan yang dihadapi di daerah.
"Tadi pagi selama empat jam saya berdialog dengan para Gubernur yang memiliki peran penting. (Mereka-red) menyampaikan hal apa yang dirasakan dan dialami. Tujuannya gubernur ingin benar tugas pembangunan regional bisa dilakukan dengan baik," kata Presiden.
Kepala Negara meyakini bahwa semua gubernur tentu memiliki keinginan untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan masyarakat.
"Semua gubernur juga ingin program pemerintah bisa berjalan, gubernur juga ingin hubungan yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta kota. Gubernur juga ingin suasana yang tenang untuk menggunakan anggaran," kata Presiden.
Dalam penyerahan DIPA tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono menyerahkan DIPA pada tujuh kementerian masing-masing Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham, Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan.
"Filosofi kita adalah mencegah bukan menjebak. Saya ingin negara kita semakin tertib dan sistem bersih. Pemberantasan korupsi perlu dilaksanakan dengan tepat agar tidak ada akses yang tidak perlu," kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada para Gubernur dari 34 Provinsi, kementerian dan lembaga negara non-kementerian di Istana Bogor, Selasa.
Presiden mengatakan bila para pimpinan daerah dan kementerian atau lembaga negara non kementerian merasa ragu mengenai penggunaan anggaran segera dicari penyelesaiannya termasuk konsultasi dengan instansi terkait seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Bila ada masalah segera cari solusi dan lembaga seperti BPKP dan lembaga lain memberikan asistensi," tegasnya.
Sebelum menyerahkan DIPA, Presiden sejak pukul 10.00 WIB hingga menjelang acara penyerahan DIPA melakukan dialog dengan para Gubernur mengenai permasalahan yang dihadapi di daerah.
"Tadi pagi selama empat jam saya berdialog dengan para Gubernur yang memiliki peran penting. (Mereka-red) menyampaikan hal apa yang dirasakan dan dialami. Tujuannya gubernur ingin benar tugas pembangunan regional bisa dilakukan dengan baik," kata Presiden.
Kepala Negara meyakini bahwa semua gubernur tentu memiliki keinginan untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan masyarakat.
"Semua gubernur juga ingin program pemerintah bisa berjalan, gubernur juga ingin hubungan yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta kota. Gubernur juga ingin suasana yang tenang untuk menggunakan anggaran," kata Presiden.
Dalam penyerahan DIPA tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono menyerahkan DIPA pada tujuh kementerian masing-masing Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham, Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan.
