Makassar (Antara)- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, kembali menegaskan jajarannya akan tetap netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (pemilu) 2014.
"Saya tegaskan kembali netralitas TNI itu bukan lagi harus namun sudah absolut dilaksanakan. Untuk itu perlu dipahami bagi prajurit khususnya para komandan apa yang dimaksud netral," jelas Panglima pada acara Reuni Akbar ke-2 Batalyon Infanteri 700/Raider Komando Daerah Militer VII/Wirabuan di Makassar, Minggu.
Soal netralitas TNI, menurut dia, bisa dipahami dalam dua hal yakni ucapan dan perlakuan. Ucapan sendiri tentu bagaimana jika prajurit justru mendukung salah satu calon di Pemilu.
Untuk hal kedua yakni ketika seorang prajurit menyediakan atau memberikan fasilitas kepada calon tertentu seperti ruangan, kendaraan dan sebagainya.
Terkait mencuatnya dua nama purnawirawan Jenderal TNI yakni Prabowo dari Gerindra dan Wiranto dari Hanura, TNI memastikan tetap netral.
Bagi TNI, katanya, siapapun calonnya tidak ada lagi garis komando sehingga tidak ada alasan untuk bersikap tidak netral di Pemilu. Penegasan itu sudah diungkapkan dalam beberapa kesempatan.
"Prajurit TNI harus memahami bagaimana bersikap netral. Jika ada prajurit yang melakukan pelanggaran itu maka akan mendapatkan sanksi berat," katanya.
Selain menjaga netralitas, TNI juga terus berkomitmen untuk menjaga dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014. TNI juga sudah mengantisipasi dan terus menjalin komunikasi dengan Polri demi kelancaran agenda pemilihan umum.
TNI, kata dia, sudah bekerja sama dengan kapolri termasuk menyurun SOP. Mulai angkatan darat, laut dan udara sudah dipersiapkan untuk memback-up kepolisian. Untuk kepentingan prajurit yang akan bertugas sudah disiapkan termasuk alat-alat PHHnya demi mengawal Pemilu 2014.
"Kita sudah melakukan pelatihan terhadap prajurit yang akan bertugas dalam memback-up kepolisian. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan kepolisian demi kelancaran Pemilu 2014," katanya.
"Saya tegaskan kembali netralitas TNI itu bukan lagi harus namun sudah absolut dilaksanakan. Untuk itu perlu dipahami bagi prajurit khususnya para komandan apa yang dimaksud netral," jelas Panglima pada acara Reuni Akbar ke-2 Batalyon Infanteri 700/Raider Komando Daerah Militer VII/Wirabuan di Makassar, Minggu.
Soal netralitas TNI, menurut dia, bisa dipahami dalam dua hal yakni ucapan dan perlakuan. Ucapan sendiri tentu bagaimana jika prajurit justru mendukung salah satu calon di Pemilu.
Untuk hal kedua yakni ketika seorang prajurit menyediakan atau memberikan fasilitas kepada calon tertentu seperti ruangan, kendaraan dan sebagainya.
Terkait mencuatnya dua nama purnawirawan Jenderal TNI yakni Prabowo dari Gerindra dan Wiranto dari Hanura, TNI memastikan tetap netral.
Bagi TNI, katanya, siapapun calonnya tidak ada lagi garis komando sehingga tidak ada alasan untuk bersikap tidak netral di Pemilu. Penegasan itu sudah diungkapkan dalam beberapa kesempatan.
"Prajurit TNI harus memahami bagaimana bersikap netral. Jika ada prajurit yang melakukan pelanggaran itu maka akan mendapatkan sanksi berat," katanya.
Selain menjaga netralitas, TNI juga terus berkomitmen untuk menjaga dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014. TNI juga sudah mengantisipasi dan terus menjalin komunikasi dengan Polri demi kelancaran agenda pemilihan umum.
TNI, kata dia, sudah bekerja sama dengan kapolri termasuk menyurun SOP. Mulai angkatan darat, laut dan udara sudah dipersiapkan untuk memback-up kepolisian. Untuk kepentingan prajurit yang akan bertugas sudah disiapkan termasuk alat-alat PHHnya demi mengawal Pemilu 2014.
"Kita sudah melakukan pelatihan terhadap prajurit yang akan bertugas dalam memback-up kepolisian. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan kepolisian demi kelancaran Pemilu 2014," katanya.
Pewarta: Abd Kadir
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © 2013
