Banda Aceh, 20/11 (Antara) - Kalangan ulama mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh menindak tegas terhadap pelaku maksiat, termasuk pengusaha hotel dan restoran yang menyediakan fasilitas bagi kegiatan menjurus kepada pelanggaran Syariat Islam.
"Saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Banda Aceh dan kami berharap bisa diikuti oleh daerah lainnya," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Ghazali Mohd Syam di Banda Aceh, Rabu.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal yang akan menindak tegas pengusaha hotel dan restoran yang menyediakan sarana berbuat maksiat.
Ghazali menegaskan, pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh (Kaffah) akan berjalan sesuai harapan jika semua pihak memberikan dukungan penuh, termasuk pengusaha hotel dan tempat-tempat lainnya.
"Jadi, apa yang telah dilakukan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh itu hendaknya dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Aceh agar tidak memberikan kesempatan bagi pelaku maksiat," katanya menambahkan.
Sementara itu, anggota DPRK Banda Aceh M Nasir juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah setempat yang tidak memberikan ruang kepada pelaku maksiat.
"Jangan berikan ruang sedikitpun bagi siapa saja yang melanggar syariat di Kota Banda Aceh. Pelakunya harus ditindak tegas, sehingga tidak merembes luas dan menjadi kebiasaan buruk yang terus terjadi di kota ini," katanya menegaskan.
Apalagi, kata dia, Kota Banda Aceh telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata Islami. Predikat itu jangan sampai terganggu dengan penyediaan tempat maksiat di hotel atau restoran di Banda Aceh.
Pemkot Banda Aceh menemukan sejumlah hotel dan restoran yang dengan sengaja menyediakan sarana maksiat, seperti diskotik dan pub serta penyediaan minuman keras dan pelayannya berpakain seksi.
"Saya dukung tindakan tegas Pemkot jika ada restoran dan hotel di Banda Aceh melanggar Syariat Islam. Pemkot, dalam menertibkan hotel dan restoran yang nakal, jangan pandang bulu. Siapa saja yang melanggar harus diberi sanksi berat atau langsung dicabut izin," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
( Azhari )
"Saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Banda Aceh dan kami berharap bisa diikuti oleh daerah lainnya," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Ghazali Mohd Syam di Banda Aceh, Rabu.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal yang akan menindak tegas pengusaha hotel dan restoran yang menyediakan sarana berbuat maksiat.
Ghazali menegaskan, pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh (Kaffah) akan berjalan sesuai harapan jika semua pihak memberikan dukungan penuh, termasuk pengusaha hotel dan tempat-tempat lainnya.
"Jadi, apa yang telah dilakukan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh itu hendaknya dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Aceh agar tidak memberikan kesempatan bagi pelaku maksiat," katanya menambahkan.
Sementara itu, anggota DPRK Banda Aceh M Nasir juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah setempat yang tidak memberikan ruang kepada pelaku maksiat.
"Jangan berikan ruang sedikitpun bagi siapa saja yang melanggar syariat di Kota Banda Aceh. Pelakunya harus ditindak tegas, sehingga tidak merembes luas dan menjadi kebiasaan buruk yang terus terjadi di kota ini," katanya menegaskan.
Apalagi, kata dia, Kota Banda Aceh telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata Islami. Predikat itu jangan sampai terganggu dengan penyediaan tempat maksiat di hotel atau restoran di Banda Aceh.
Pemkot Banda Aceh menemukan sejumlah hotel dan restoran yang dengan sengaja menyediakan sarana maksiat, seperti diskotik dan pub serta penyediaan minuman keras dan pelayannya berpakain seksi.
"Saya dukung tindakan tegas Pemkot jika ada restoran dan hotel di Banda Aceh melanggar Syariat Islam. Pemkot, dalam menertibkan hotel dan restoran yang nakal, jangan pandang bulu. Siapa saja yang melanggar harus diberi sanksi berat atau langsung dicabut izin," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
( Azhari )
