Suratnya sudah dikirim 29 Oktober lalu. Dalam surat itu kami pertanyakan masalah panitia penobatan wali nanggroe," kata Ketua DPRA Hasbi Abdullah di Banda Aceh, Rabu.
Ia mengatakan, penobatan wali nanggroe direncanakan pada Desember 2013 yang digelar dalam sidang paripurna istimewa, namun DPRA belum bisa menjadwalkan tanggalnya karena belum ada panitia penobatan.
"Kami belum bisa menjadwalkan sidang paripurnanya, karena harus ada panitianya yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh," kata dia.
Menyangkut dengan susunan organisasi Lembaga Wali Nanggroe, Hasbi Abdullah mengatakan sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa waktu lalu.
"Jabatan kepala sekretariat Lembaga Wali Nanggroe adalah eselon dua atau setara dengan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh," kata Hasbi Abdullah.
Sebelumnya, Tgk Syafi'I Hamzah, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh mempertanyakan kapan pengukuhan atau penobatan Wali Nanggroe.
"Kami ingin mempertanyakan sejauh mana rencana pengukuhan Wali Nanggroe, karena sampai sekarang kami tidak tahu kapan acara itu digelar," tanya Syafie Hamzah.
Menurut dia, yang dipertanyakan itu bagaimana mekanisme dan anggaran pengukuhannya serta siapa saja yang diundang pada pengukuhan itu.
Masalah persiapan pengukuhan wali nanggroe juga harus disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat mengetahuinya," ujar Syafi'I Hamzah yang juga politisi Partai Aceh.( M. Haris)
