Banda Aceh, 11/12 (Antara) - Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) Renaldi Safriansyah, menilai dana hibah atau bantuan sosial di Aceh mencapai Rp1,8 triliun pada 2013 itu belum mampu menurunkan angka kemiskinan di provinsi itu.
"Dana hibah atau bantuan sosial Aceh dari tahun ke tahun semakin besar dan pada 2013 mencapai Rp1,8 triliun, tetapi jumlah yang besar tersebut belum secara signifikan memperbaiki angka kemiskinan," katanya di Banda Aceh, Rabu.
Hal tersebut disampaikan dalam paparannya membahas hasil analisis belanja hibah atau bantuan sosial Aceh 2013 yang juga dihadiri akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh, aktivis dan mahasiswa.
Dikatakannya, dana hibah atau bansos itu bertujuan guna pemerataan dan azas persamaan ekonomi termasuk untuk meredam potensi konflik namun belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh secara nyatal.
Disebutkan pada 2007 dana hibah atau bansos Aceh hanya sebesar Rp159 miliar dan menjadi Rp1,3 triliun pada tahun 2011. Secara nasional, belanja per kapita hibah atau bansos Aceh menduduki peringkat kedua setelah Papua Barat. Angka per-kapita Aceh sebesar Rp 340 ribu, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar Rp172 ribu.
Analisis PECAPP, kata Renaldi, belanja hibah atau bansos Aceh umumnya dikelola oleh dinas pendidikan, dinas keuangan dan biro keistimewaan Aceh. Dari sisi peruntukkan sebagian digunakan untuk beasiswa, bantuan kepada lembaga sosial dan operasional pendidikan serta kesejahteraan guru.
Dijelaskan pada 2012, angka kemiskinan di Aceh sebesar 19,46 persen (peringkat kelima secara nasional). Sementara rata-rata Indonesia sebesar 11,96 persen. Kemudian pada 2011, peringkat kemiskinan Aceh menduduki urutan keenam secara nasional (19,57 persen). "Itu menunjukkan bahwa meningkatnya dana hibah atau bansos belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat Aceh," kata Renaldi menambahkan.
Karenanya, PECAPP merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program hibah dan bansos, baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyalurannya. "Pendekatan bansos atau dana hibah dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin,” kata Renaldi.(Azhari)
