Takengon, 22/12 (Antara) - Dinas Pendapatan Aceh Tengah diminta untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih berkisar pada angka 9 persen dari total pendapatan daerah
Itu.
Imbauan tersebut disampaikan Bupati Aceh Tengah Nasaruddin ketika melantik Syukuruddin, SE sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten, di Takengon, Kamis lalu.
Sebelumnya Dinas Pendapatan berada satu atap dengan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun melihat porsi kerja yang sangat besar sehingga urusan pendapatan daerah dipisahkan secara tersendiri
"Kalau dulu masih berada dalam satu dinas yang juga mengelola keuangan daerah, sudah berjalan dengan baik, maka setelah dipisahkan dalam satu dinas, urusan pendapatan harus lebih baik", ungkap Nasaruddin
Menurut Nasaruddin, PAD Aceh Tengah saat ini sudah mencapai Rp80 miliar, dan anggka tersebut sangat dimungkinkan untuk terus ditingkatkan bila melihat potensi daerah yang belum seluruhnya dioptimalkan.
"Meningkatkan PAD bukan dengan membebani rakyat, tapi mengembangkan dan menggali potensi yang selama ini masih luput atau belum sepenuhnya terjangkau oleh petugas", katanya.
Upaya yang dilakukan untuk menggenjot PAD kata Nasaruddin tidak perlu ambisius, hanya grafiknya harus terus ditingkatkan.
"Mulai 2014 usahakan sudah mencapai 15 persen, itu tugas berat tapi jika kita bekerja maksimal Insyaallah target dapat dicapai, dan untuk 2015 usahakan mencapai 20 persen. Kami kira target tersebut relatif lebih mudah diwujudkan dengan upaya kita bersama untuk menciptakan situasi yang memungkinkan masuknya investasi yang diharapkan dapat semakin meningkatkan PAD", ujarnya.
Nasaruddin mengatakan peningkatan PAD semakin terbuka lebar dengan kebijakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan pada tahun 2014, yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sekarang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Terkait dengan optimalisasi pengelolaan PBB, Nasaruddin menekankan agar dilakukan penataan dan mengaplikasikan sistem yang baik, sehingga mekanisme dapat berjalan,"pendataan PBB masih memerlukan penyempurnaan banyak yang masih luput dari pendataan dan penyerahan pengelolaan PBB ke daerah tentu diharapkan lebih memudahkan dalam proses pendataan dan pemungutan",jelasnya. (Mustafa Kamal)
Itu.
Imbauan tersebut disampaikan Bupati Aceh Tengah Nasaruddin ketika melantik Syukuruddin, SE sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten, di Takengon, Kamis lalu.
Sebelumnya Dinas Pendapatan berada satu atap dengan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun melihat porsi kerja yang sangat besar sehingga urusan pendapatan daerah dipisahkan secara tersendiri
"Kalau dulu masih berada dalam satu dinas yang juga mengelola keuangan daerah, sudah berjalan dengan baik, maka setelah dipisahkan dalam satu dinas, urusan pendapatan harus lebih baik", ungkap Nasaruddin
Menurut Nasaruddin, PAD Aceh Tengah saat ini sudah mencapai Rp80 miliar, dan anggka tersebut sangat dimungkinkan untuk terus ditingkatkan bila melihat potensi daerah yang belum seluruhnya dioptimalkan.
"Meningkatkan PAD bukan dengan membebani rakyat, tapi mengembangkan dan menggali potensi yang selama ini masih luput atau belum sepenuhnya terjangkau oleh petugas", katanya.
Upaya yang dilakukan untuk menggenjot PAD kata Nasaruddin tidak perlu ambisius, hanya grafiknya harus terus ditingkatkan.
"Mulai 2014 usahakan sudah mencapai 15 persen, itu tugas berat tapi jika kita bekerja maksimal Insyaallah target dapat dicapai, dan untuk 2015 usahakan mencapai 20 persen. Kami kira target tersebut relatif lebih mudah diwujudkan dengan upaya kita bersama untuk menciptakan situasi yang memungkinkan masuknya investasi yang diharapkan dapat semakin meningkatkan PAD", ujarnya.
Nasaruddin mengatakan peningkatan PAD semakin terbuka lebar dengan kebijakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan pada tahun 2014, yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sekarang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Terkait dengan optimalisasi pengelolaan PBB, Nasaruddin menekankan agar dilakukan penataan dan mengaplikasikan sistem yang baik, sehingga mekanisme dapat berjalan,"pendataan PBB masih memerlukan penyempurnaan banyak yang masih luput dari pendataan dan penyerahan pengelolaan PBB ke daerah tentu diharapkan lebih memudahkan dalam proses pendataan dan pemungutan",jelasnya. (Mustafa Kamal)
