Palu (Antara) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan bahwa sejumlah kelemahan dalam penegakkan hukum merupakan salah satu potensi ancaman dari dalam terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan bersama.
"Ancaman terhadap kedaluatan kita tidak hanya dari luar sama, tetapi juga dari dalam," kata Wapres dalam acara puncak Hari Nusantara di Anjungan Pantai Talise, Kota Palu, Minggu.
Wapres mengemukakan, keadaan ekonomi dan politik dunia semakin cair dan dinamis, bahkan semakin mengkhawatirkan.
Lihat saja, kata Wapres, situasi di Laut China Timur sementara Laut China Selatan tetap berpotensi konflik di waktu mendatang. Belum lagi potensi gesekan di wilayah perbatasan laut dengan negara-negara tetangga.
"Ini semua mengharuskan kita benar-benar tanggap terhadap keadaan yang berkembang di sekitar kita dan berpikir serta bertindak tegas dan cerdas dalam mengamankan NKRI, agar tidak ada celah apapun yang bisa menimbulkan masalah dalam penegakkan kedaulatan NKRI," ujarnya.
Kuncinya, kata Wapres, adalah adanya instruksi yang jelas dan jalur komando, koordinasi efektif dan respon yang cepat dan tepat dari seluruh unit kerja yang dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pihak.
Wapres mengingat pula ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri.
Kelemahan-kelemahan dalam penegakkan hukum, menurut Wapres, merupakan potensi ancaman kedaulatan yang perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan bersama.
Dikatakan Wapres, landasan utama tegaknya kedaulatan NKRI adalah tegaknya hukum.
Wapres menyatakan, bila masing-masing instansi masih melihat dengan kaca mata dan kepentingannya sendiri, undang-undang belum sinkron, dan tidak ada forum koordinasi yang efektif, maka hampir pasti ada celah-celah aturan dan hukum yang bisa manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengancam keutuhan kita di bidang ekonomi dan politik.
"Kedaulatan kita bisa runtuh dari dalam. Ini memerlukan langkah yang mendasar pula," kata Wapres.
Dalam perayaan puncak Hari Nusantara tersebut, Wapres antara lain menyaksikan penyerahan penghargaan dari pemerintah kepada dua perwira Polri yang dinilai berjasa dalam penegakkan hukum di laut bidang imigran gelap dan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) dan penghargaan kepada anggota TNI AL bagi perwira yang bertugas di pulau terluar.
Wapres juga meluncurkan dan menandatangani sampul dan perangko peringatan Hari Nusantara dan pataka Kepanitiaan Hari Nusantara dari Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu kepada Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta yang akan menjadi Ketua Panitia Hari Nusantara 2014. (*)
"Ancaman terhadap kedaluatan kita tidak hanya dari luar sama, tetapi juga dari dalam," kata Wapres dalam acara puncak Hari Nusantara di Anjungan Pantai Talise, Kota Palu, Minggu.
Wapres mengemukakan, keadaan ekonomi dan politik dunia semakin cair dan dinamis, bahkan semakin mengkhawatirkan.
Lihat saja, kata Wapres, situasi di Laut China Timur sementara Laut China Selatan tetap berpotensi konflik di waktu mendatang. Belum lagi potensi gesekan di wilayah perbatasan laut dengan negara-negara tetangga.
"Ini semua mengharuskan kita benar-benar tanggap terhadap keadaan yang berkembang di sekitar kita dan berpikir serta bertindak tegas dan cerdas dalam mengamankan NKRI, agar tidak ada celah apapun yang bisa menimbulkan masalah dalam penegakkan kedaulatan NKRI," ujarnya.
Kuncinya, kata Wapres, adalah adanya instruksi yang jelas dan jalur komando, koordinasi efektif dan respon yang cepat dan tepat dari seluruh unit kerja yang dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pihak.
Wapres mengingat pula ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri.
Kelemahan-kelemahan dalam penegakkan hukum, menurut Wapres, merupakan potensi ancaman kedaulatan yang perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan bersama.
Dikatakan Wapres, landasan utama tegaknya kedaulatan NKRI adalah tegaknya hukum.
Wapres menyatakan, bila masing-masing instansi masih melihat dengan kaca mata dan kepentingannya sendiri, undang-undang belum sinkron, dan tidak ada forum koordinasi yang efektif, maka hampir pasti ada celah-celah aturan dan hukum yang bisa manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengancam keutuhan kita di bidang ekonomi dan politik.
"Kedaulatan kita bisa runtuh dari dalam. Ini memerlukan langkah yang mendasar pula," kata Wapres.
Dalam perayaan puncak Hari Nusantara tersebut, Wapres antara lain menyaksikan penyerahan penghargaan dari pemerintah kepada dua perwira Polri yang dinilai berjasa dalam penegakkan hukum di laut bidang imigran gelap dan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) dan penghargaan kepada anggota TNI AL bagi perwira yang bertugas di pulau terluar.
Wapres juga meluncurkan dan menandatangani sampul dan perangko peringatan Hari Nusantara dan pataka Kepanitiaan Hari Nusantara dari Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu kepada Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta yang akan menjadi Ketua Panitia Hari Nusantara 2014. (*)
Pewarta: Rolex Malaha dan Adha Nadjemuddin
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2013
