Oleh Azhari
Aceh Besar, 24/12 (Antara) - Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta aparat kepolisian agar tidak bersikap arogan karena hal tersebut dapat membuat jarak dengan masyarakat.
"Tingkatkan citra diri sebagai aparat polri yang profesional, cakap dalam bekerja dan tanggap melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Jangan arogan, karena itu akan membuat jarak dengan rakyat," katanya di Saree, Aceh Besar, Selasa.
Hal itu disampaikan gubernur pada pembekalan siswa pendidikan pembentukan Brigadir Pengendalian Massa 2013 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.
Gubernur juga mengingatkan agar para siswa SPN Seulawah untuk mematuhi dan bersikap adil dalam menjalankan hukum.
"Jangan mencederai profesi hanya karena kepentingan pribadi. Banyak anggota Polda Aceh yang diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak patuh hukum. Saya berharap para siswa tidak melakukan hal-hal yang negatif dapat merusak citra kepolisian," katanya menambahkan.
Zaini meminta aparat kepolisian terus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak khususnya masyarakat. Bentuk komunikasi sosial masyarakat juga merupakan salah satu cara ampuh untuk menangani konflik dan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah rakyat.
Oleh karenanya, gubernur yang didampingi Kapolda Aceh Irjen (Pol) Herman Efendi meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengetahuan tentang ilmu komunikasi sosial.
Di pihak lain, mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka di pengasingan itu mengatakan untuk membangun sebuah daerah maka tidak bisa dipisahkan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
"Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan, sebab pembangunan hanya bisa berjalan kalau situasi Kamtibmas terkendali. Jika tidak, maka program pembangunan hanya sebatas retorika tanpa aksi nyata," kata gubernur menjelaskan.
Suatu pengalaman masa lalu yakni bagaimana pembangunan di Aceh pada masa konflik bersenjata antara Pemerintah Pusat dengan pihak GAM, jangankan terjadi pertumbuhan ekonomi, Zaini menjelaskan justru angka kemiskinan bertambah dari tahun ke tahun.
"Bahkan tingkat kemiskinan di Aceh pada masa konflik pernah mencapai 36 persen. Dan merupakan tingkat kemiskinan paling parah di Indonesia ketika itu. Investasi yang diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 0 persen. Sebaliknya, yang terjadi adalah divestasi," kata dia menjelaskan.
"Tingkatkan citra diri sebagai aparat polri yang profesional, cakap dalam bekerja dan tanggap melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Jangan arogan, karena itu akan membuat jarak dengan rakyat," katanya di Saree, Aceh Besar, Selasa.
Hal itu disampaikan gubernur pada pembekalan siswa pendidikan pembentukan Brigadir Pengendalian Massa 2013 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.
Gubernur juga mengingatkan agar para siswa SPN Seulawah untuk mematuhi dan bersikap adil dalam menjalankan hukum.
"Jangan mencederai profesi hanya karena kepentingan pribadi. Banyak anggota Polda Aceh yang diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak patuh hukum. Saya berharap para siswa tidak melakukan hal-hal yang negatif dapat merusak citra kepolisian," katanya menambahkan.
Zaini meminta aparat kepolisian terus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak khususnya masyarakat. Bentuk komunikasi sosial masyarakat juga merupakan salah satu cara ampuh untuk menangani konflik dan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah rakyat.
Oleh karenanya, gubernur yang didampingi Kapolda Aceh Irjen (Pol) Herman Efendi meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengetahuan tentang ilmu komunikasi sosial.
Di pihak lain, mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka di pengasingan itu mengatakan untuk membangun sebuah daerah maka tidak bisa dipisahkan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
"Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan, sebab pembangunan hanya bisa berjalan kalau situasi Kamtibmas terkendali. Jika tidak, maka program pembangunan hanya sebatas retorika tanpa aksi nyata," kata gubernur menjelaskan.
Suatu pengalaman masa lalu yakni bagaimana pembangunan di Aceh pada masa konflik bersenjata antara Pemerintah Pusat dengan pihak GAM, jangankan terjadi pertumbuhan ekonomi, Zaini menjelaskan justru angka kemiskinan bertambah dari tahun ke tahun.
"Bahkan tingkat kemiskinan di Aceh pada masa konflik pernah mencapai 36 persen. Dan merupakan tingkat kemiskinan paling parah di Indonesia ketika itu. Investasi yang diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 0 persen. Sebaliknya, yang terjadi adalah divestasi," kata dia menjelaskan.
