Banda Aceh, 12/11 (Antara) - Tim Asistensi Pemerintah Aceh H Adli Abdullah mengemukakan beberapa turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) berupa peraturan pemerintah dan Qanun Nomor 3/2013 tentang Bendera dan lambang Aceh akan selesai pada Desember 2013.
"Tim bersama pemerintah pusat dan Aceh kini sedang membahas beberapa turunan UUPA dan MoU Helsinki serta Qanun bendera. Kita harapkan secara bersamaan selesai Desember 2013," katanya di Banda Aceh, Selasa.
Ada beberapa turunan UUPA yang kini sedang dibahas, di antaranya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kewenangan Pemerintah bersifat nasional di Aceh, RPP Minyak dan Gas, dan RPP Pertanahan.
Selain turunan UUPA, tim bersama ini juga membahas masalah Qanun Bendera dan Lambang Daerah Aceh yang belum disetujui pemerintah pusat, katanya.
Adli menyatakan, tim bersama ini merupakan upaya "win-win solution", sehingga diharapkan tidak ada lagi 'konflik' antara Pemerintah pusat dan Aceh di masa-masa mendatang.
Ia menyatakan, tim bersama ini merupakan perundingan lanjutan setelah terhenti pada 2010 ketika pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar.
Ia menyatakan, RPP turunan dari UUPA dan MoU Helsinki sebenarnya sudah harus selesai pada 2008 atau dua tahun setelah disahkannya UUPA, tapi tidak dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Inilah tugas tim sekarang untuk menyelesaikan turunan UUPA itu. Dan kami yang ditugasi Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf untuk mewakili Pemerintah Aceh masuk dalam tim bersama ini," katanya.
Ketika ditanya keuntungan Aceh apabila RPP tersebut disetujui pemerintah, Adli menyatakan, maka Aceh akan mempunyai kekuasaan yang lebih besar, khususnya menyangkut dengan sumber daya alam.
Khusus RPP Migas, bila disetujui, maka akan dibentuk lembaga pengelolaan migas sendiri namanya Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA).
Disinggung terkait dengan perubahan Qanun No.3/2013, Adli secara diplomatis menyatakan,
masalah adanya perubahan bendera di dalam pembahasan tim bersama memang tidak disebut, tidak tersurat, tapi tersirat.
Namun demikian, ia merasa optimis, masalah Aceh akan segera selesai dan ini merupakan komitmen dari hasil perundingan MoU Helsinki.
"Jadi, seluruh turunan UUPA dan MoU Helsinki, kita selesaikan dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sudah menjadi komitmen Kepala negara sewaktu datang ke Aceh pada kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh baru-baru ini," demikian Adli Abdullah. (Irwansyah Putra)
