Pemanggilan ini sekaligus merespons kebijakan Presiden SBY yang menghentikan kerja sama militer dan intelijen dengan Australia.
"BIN akan dimintai penjelasannya ihwal tanggung jawabnya terhadap masalah penyadapan. Pertanyaan lainnya terkait tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menangkal penyadapan," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Komisi I DPR RI juga akan mengevaluasi sejumlah operator penyedia layanan komunikasi karena mungkin saja berkontribusi terhadap aksi penyadapan pihak asing terhadap Indonesia. Sebagian perusahaan penyedia layanan komunikasi telah dikuasai asing.
"Operator penyedia layanan komunikasi pun saat ini sudah dikuasai asing. Belum lagi jalur politik yang menganggap thousand friend zero enemy membuat Indonesia terdesak saat ada tindakan semacam ini," ujar Mahfudz.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © 2013
