Parlementaria DPRK Banda Aceh
JALAN Perdagangan Pasar Aceh yang biasanya ramai pedagang kaki lima (K-5), kini mulai rapi dan tertib. Sebelumnya, pada siang hari di kiri-kanan badan jalan yang sebagian diapit pagar Masjid Raya Baiturrahman dan Pasar Aceh lama itu, berjejer puluhan bahkan seratusan pedagang K-5 sampai ke emperan pertokoan. Kondisi ini, sangat mengganggu kenyamanan pemilik toko - karena kedai mereka tertutup dengan kain atau plastik yang dijadikan tenda pedagang kecil tersebut.
Amrunsyah Yahya SE, anggota DPRK Banda Aceh, mengingatkan Balaikota Banda Aceh agar Jalan Perdagangan yang sudah bebas dari pedagang K-5 – benar-benar dirawat untuk selamanya. Karena, pengalaman sebelumnya, setelah dibebaskan kemudian diberi izin kembali jualan, sehingga jalan yang pernah direncanakan dijadikan sebagai ruas pejalan kaki itu, tak pernah bebas dari pedagang K-5 yang selalu terkesan kumuh.
Untuk membebaskan “cengkraman” pedagang K-5 di Jalan Perdagangan dan kawasan Pasar Aceh, kata Amrunsyah, pekerjaannya sangat melelahkan. Ternyata, banyak sekali yang bermain di sana. Mulai dari aparat penertiban, komunitas pasar, agen sampai kepada kombatan juga buka lapak disana. Kondisi ini, sangat nmenyita waktu panjang untuk menertibkan pedagang dan menata kembali pasar yang lebih bersih dan nyaman.
“Setelah bebas dari Pedagang K-5, Jalan Perdagangan harus dirawat. Satpol PP harus tegas dalam bertindak, jangan ikut bermain dengan cara tebang pilih. Bagi yang melanggar harus diberi sanksi, jangan dibiarkan saja, ” ungkap anggota Komisi B DPRK Banda Aceh mengingatkan.
Amrunsyah minta Pemko Banda Aceh, tidak memberi toleransi kepada pegadang K-5 untuk membuka lapak baru disana pada siang harinya – tanpa kecuali siapapun orangnya. Bila memberi ruang , maka sebentar saja kondisi jalan tersebut sudah menjamur kembali seperti semula. Penertiban yang kurang serius, akan sangat menyita waktu dan membuang-buang energi aparatur. Padahal, banyak PR lain yang kini masih menghadang Balaikota untuk membenahi ibukota propinsi ini, kearah yang lebih baik.
Pedagang kaki lima yang dipindahkan dari Jalan Perdagangan ditampung disejumlah lokasi. Diantaranya, ada yang berjualan di Pasar Peuniti, Batoh dan sebagian lagi di Pasar Aceh – tergantung keinginan pedagang masing-masing. Mereka boleh memilih di lokasi mana saja, yang mereka suka – yang penting tidak menganggu suasana kota atau jalan raya.
Mesti dilarang pada siang hari, Pemko Banda Aceh masih memberi izin kepada pedagang K-5 buka usaha pada sore hari, mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB dini hari - boleh jualan di Jalan Perdagaangan asal tidak mengganggu lalulintas. Kebijakan tersebut ditempuh, karena pemilik toko pada petang hari sudah tutup dan jalanan pun sudah sepi.
Pengalaman Komisi B yang mengawasi pasar, sebut Amrunsyah, tidak hanya direpotkan oleh pedagang kaki lima. Tapi, juga disibukkan oleh pemilik salon. Banyak sekali, yang menjual jasa “terlarang” di Kota Banda Aceh yang mengatasnamakan salon. Padahal, salon itu hanya merek saja – sedangkan kerjanya macam-macam dan lebih banyak yang melanggar aturan.
Untuk menertibkan salon “haram” waktu itu , dewan minta pemko pakai pegawas untuk mengontrolnya – apakah benar digunakan sebagai salon atau tidak. Banyak salon-salonan itu akhirnya tutup usahanya, karena ketahuan kedok yang sebenarnya. Salon-salonan tersebut banyak di kawasan Peunanyong, kawasan Pasar Aceh dan juga ada satu dua didaerah lain.
“Dari hasil pengawasan beberapa tahun silam, yang benar-benar pengusaha salon di Banda Aceh itu, tidak sampai lima orang. Sedangkan yang lain, kebanyakan hanya salon-salonan yang melakukan usaha illegal yang mengarah kepelanggar syariat. Begitu tertangkap, izin usaha mereka langsung kita minta dicabut,” ulasnya.
Amrunsyah yang pernah ke Solo, mengatakan, karakter orang Aceh dengan orang Jawa sangat jauh berbeda. Di Solo, warganya mudah diurus dan taat pada aturan. Jokowi yang kini Gubenur DKI, ketika menjadi Walikota Solo sangat mudah mengurus warganya, sehingga Solo menjadi salah satu pilotprojek kota-kota terbaik di dunia.
“Orang Aceh sangat sulit diurus dan karakternya keras – sehingga banyak persoalan, lama sekali tuntas dan berlarut-larut. Mudah-mudahan kedepan Aceh lebih baik dan warganya taat aturan,”tutur anggota dewan dari Partai Demokrat ini, penuh harap. (*)
