Tahun
lalu, pemerintahan sebelumnya melarang perusahaan China pemasok
perangkat jejaring telekomunikasi terbesar di dunia itu untuk mengikuti
tender karena berkaitan dengan kekhawatiran keamanan siber.
Sejumlah
pejabat senior pemerintahan koalisi pimpinan Liberal, termasuk Menteri
Komunikasi Malcolm Turnbull, berusaha mengkaji kembali ketentuan
larangan itu.
Namun Jaksa Agung George Brandis mengatakan
berdasarkan beberapa pertimbangan, pemerintah tak dapat mengubah
kebijakannya, terutama atas masukan lembaga-lembaga keamanan Australia.
"Tak
ada keputusan yang dibuat pemerintah baru yang mengubah kebijakan yang
sudah ada," kata Brandis dalam emailnya kepada Reuters.
Sedangkan juru bicara Huawei Jeremy Mitchell mengaku yakin pemerintah Australia masih mengkaji kebijakan itu.
"Pemahaman
Huawei adalah bahwa tidak ada keputusan yang bisa dibuat berkaitan
dengan NBN dan bahwa review masih berlangsung," kata Mitchell lewat
email menjawab pernyataan tertulis Brandis.
Tahun lalu, Huawei
yang didirikan pada 1987 oleh mantan perwira Tentara Pembebasan Rakyat
Ren Zhengfei, mengajukan proposal pembangunan pusat evaluasi keamanan
siber di Australia.
Demi lobi untuk mencabut larangan itu, Huawei
mempekerjakan mantan pejabat senior Partai Liberal yang kini berkuasa,
demikian Reuters
