Banda Aceh, 27/12 (Antara) - Pemerintah Aceh telah menutup bantuan sosial kepada masyarakat yang mengajukan proposal untuk modal usaha dikarenakan berakhirnya tahun anggaran 2013.
"Kami mengimbau masyarakat yang pernah mengajukan proposal tidak perlu lagi menunggu pencairan dana bantuan sosial tersebut," kata Kepala Biro Humas Sekda Aceh Nurdin F Joes di Banda Aceh, Jumat malam.
Hal tersebut disampaikan menanggapi seribuan masyarakat yang mengajukan proposal bantuan sosial kepada Pemerintah Aceh, namun tidak dicairkan dan akhirnya terjadi kericuhan di kantor gubernur pada Jumat itu.
Nurdin F Joes, menjelaskan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak direncanakan itu harus ditutup seiring berakhirnya tahun anggaran 2013. Sebab secara aturan, proses lalu lintas administrasi sudah harus dinyatakan berakhir di penghujung Desember 2013.
"Kalau dana bantuan sosial yang direncanakan tentu sejak awal sudah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Aceh dan dapat disalurkan secara terukur, akibat penerimanya sudah jelas tertera," katanya menjelaskan.
Jumlah proposal yang diajukan masyarakat seluruh Aceh itu di atas 10 ribu eksemplar. Pengajuan proposal ini tercatat atas inisiatif masyarakat sendiri sejak 29 Nopember 2013, dan ada di antara warga telah mendapat bantuan dengan nominal beragam, dan disesuaikan dengan keuangan serta disposisi pimpinan Pemerintah Aceh.
"Atas dasar itu maka dari mulut ke mulut masyarakat atau bahkan melalui perangkat komunikasi selular, informasi itu terus bergulir. Atas dasar itu pula, gelombang masyarakat yang berinisiatif dan mendatangi Kantor Gubernur Aceh semakin tidak terbendung," kata dia menjelaskan.
Penutupan penyaluran bantuan juga berlaku kepada masyarakat yang telah mengajukan proposal sebelumnya dan belum sempat dicairkan. Karenanya, warga diimbau agar memahami kondisi limit waktu proses anggaran yang sudah berakhir maupun atas dasar kemampuan keuangan daerah yang terbatas .
Dipihak lain, pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun masyarakat Aceh melalui program-program prioritas sesuai visi dan misi gubernur dan Wakil gubernur Aceh 2012-2017. (Azhari)
"Kami mengimbau masyarakat yang pernah mengajukan proposal tidak perlu lagi menunggu pencairan dana bantuan sosial tersebut," kata Kepala Biro Humas Sekda Aceh Nurdin F Joes di Banda Aceh, Jumat malam.
Hal tersebut disampaikan menanggapi seribuan masyarakat yang mengajukan proposal bantuan sosial kepada Pemerintah Aceh, namun tidak dicairkan dan akhirnya terjadi kericuhan di kantor gubernur pada Jumat itu.
Nurdin F Joes, menjelaskan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak direncanakan itu harus ditutup seiring berakhirnya tahun anggaran 2013. Sebab secara aturan, proses lalu lintas administrasi sudah harus dinyatakan berakhir di penghujung Desember 2013.
"Kalau dana bantuan sosial yang direncanakan tentu sejak awal sudah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Aceh dan dapat disalurkan secara terukur, akibat penerimanya sudah jelas tertera," katanya menjelaskan.
Jumlah proposal yang diajukan masyarakat seluruh Aceh itu di atas 10 ribu eksemplar. Pengajuan proposal ini tercatat atas inisiatif masyarakat sendiri sejak 29 Nopember 2013, dan ada di antara warga telah mendapat bantuan dengan nominal beragam, dan disesuaikan dengan keuangan serta disposisi pimpinan Pemerintah Aceh.
"Atas dasar itu maka dari mulut ke mulut masyarakat atau bahkan melalui perangkat komunikasi selular, informasi itu terus bergulir. Atas dasar itu pula, gelombang masyarakat yang berinisiatif dan mendatangi Kantor Gubernur Aceh semakin tidak terbendung," kata dia menjelaskan.
Penutupan penyaluran bantuan juga berlaku kepada masyarakat yang telah mengajukan proposal sebelumnya dan belum sempat dicairkan. Karenanya, warga diimbau agar memahami kondisi limit waktu proses anggaran yang sudah berakhir maupun atas dasar kemampuan keuangan daerah yang terbatas .
Dipihak lain, pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun masyarakat Aceh melalui program-program prioritas sesuai visi dan misi gubernur dan Wakil gubernur Aceh 2012-2017. (Azhari)
